Sorotan Tajam dari Pramono Anung
Pernyataan yang Menarik Perhatian Publik
Sekretaris Kabinet Pramono Anung kembali menjadi sorotan setelah menyampaikan kritik tajam terkait kemacetan parah yang kerap terjadi di Jakarta, terutama saat musim hujan dan ketika ada kunjungan tamu negara. Dalam pernyataannya kepada media, Pramono secara blak-blakan mengungkapkan bahwa kemacetan di ibu kota sering membuatnya jengkel, apalagi saat situasi tersebut bertepatan dengan agenda kenegaraan yang penting.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah berbagai sorotan terhadap penanganan lalu lintas di Jakarta yang dianggap belum kunjung efektif meskipun sudah ada berbagai kebijakan seperti perluasan ganjil-genap, pengembangan transportasi publik, dan rekayasa lalu lintas oleh kepolisian dan Dinas Perhubungan.
Konteks: Jakarta dan Kemacetan yang Tak Kunjung Usai
Jakarta, sebagai pusat pemerintahan dan bisnis, telah lama dikenal sebagai kota dengan tingkat kemacetan yang tinggi. Menurut data TomTom Traffic Index, Jakarta kerap masuk dalam daftar kota paling macet di dunia. Meski berbagai upaya telah dilakukan, termasuk pembangunan MRT, LRT, dan jalan tol dalam kota, kenyataannya kemacetan masih menjadi persoalan utama.
Saat hujan deras melanda, tidak sedikit ruas jalan utama yang terendam banjir, menambah beban lalu lintas. Dalam kondisi seperti itu, tidak hanya warga biasa yang terdampak, tetapi juga mobilitas pejabat negara dan tamu kenegaraan yang datang ke Indonesia.
Ketika Banjir dan Kunjungan Tamu Negara Bertabrakan
Kombinasi Situasi yang Menyulitkan
Dalam pernyataannya, Pramono menyebutkan bahwa salah satu momen paling menyebalkan adalah ketika Jakarta diguyur hujan deras hingga banjir, sementara di saat yang sama Indonesia sedang menerima kunjungan penting dari kepala negara atau pejabat tinggi dari negara lain.
Kondisi seperti ini membuat pengawalan dan protokol penyambutan tamu negara menjadi sangat rumit. Bahkan, beberapa tamu asing dikabarkan pernah terjebak kemacetan berjam-jam meskipun mereka dikawal secara resmi.
“Kita malu sebenarnya, ketika tamu negara harus menunggu karena kendaraan tidak bisa jalan akibat banjir dan macet. Ini bukan hanya soal gengsi, tetapi juga citra negara,” ujar Pramono dalam sebuah kesempatan di Istana Kepresidenan.
Dampak Terhadap Diplomasi dan Citra Internasional
Kunjungan tamu negara bukan hanya sekadar seremoni, melainkan bagian dari diplomasi strategis. Ketika agenda diplomatik terganggu karena faktor infrastruktur dan lalu lintas, maka dampaknya bisa cukup signifikan terhadap citra negara.
Sebagai contoh, dalam kunjungan kenegaraan, presisi waktu sangat dijaga. Ketika kepala negara harus tiba di satu tempat lima menit lebih lambat dari jadwal, itu bisa dinilai sebagai bentuk ketidaksiapan. Pramono mengingatkan bahwa hal-hal kecil seperti ini sangat diperhatikan dalam dunia diplomasi.
Infrastruktur dan Penataan Kota yang Harus Dibenahi
Evaluasi Terhadap Proyek-Proyek Transportasi
Pramono juga menyentil proyek-proyek besar di bidang transportasi yang dinilai belum sepenuhnya memberikan solusi atas kemacetan. Ia menyebut, pembangunan infrastruktur seperti tol layang, MRT, dan LRT memang memberikan kontribusi, namun tidak akan menyelesaikan masalah jika tidak dibarengi dengan penataan ruang kota yang menyeluruh.
“Kalau hanya membangun tanpa perencanaan integratif, ya akhirnya tambal sulam. Macet tetap macet,” katanya.
Beberapa ahli transportasi turut mengamini pandangan ini. Menurut mereka, transportasi publik harus menjadi pilihan utama warga, bukan opsi terakhir. Untuk itu, konektivitas, kenyamanan, dan efisiensi layanan publik harus ditingkatkan.
Permasalahan Drainase dan Banjir
Selain kemacetan karena volume kendaraan, faktor banjir juga menjadi penyebab utama lalu lintas tersendat. Di Jakarta, sistem drainase masih belum mampu menampung curah hujan tinggi dalam waktu singkat.
Setiap musim hujan datang, genangan terjadi di banyak titik, bahkan di pusat-pusat pemerintahan seperti kawasan Medan Merdeka atau Sudirman-Thamrin. Akibatnya, kendaraan tidak bisa melintas dan lalu lintas lumpuh total. Pramono menilai ini sebagai tanda bahwa tata kota Jakarta perlu perombakan besar-besaran.
Solusi Jangka Pendek dan Panjang
Manajemen Lalu Lintas Saat Kunjungan Kenegaraan
Sebagai pejabat senior, Pramono juga mengusulkan beberapa langkah mitigasi jangka pendek. Salah satunya adalah manajemen lalu lintas yang lebih disiplin saat ada kunjungan tamu negara.
Ia meminta aparat kepolisian dan Dinas Perhubungan untuk lebih tanggap dan melakukan koordinasi lintas sektor agar pergerakan tamu negara tidak terhambat.
“Kalau perlu, kita buat skenario khusus dengan teknologi AI untuk prediksi lalu lintas. Jangan sampai kita dikagetkan oleh banjir dadakan,” katanya.
Selain itu, Pramono juga menekankan pentingnya penggunaan jalur-jalur alternatif dan optimalisasi teknologi GPS untuk kendaraan pengawal tamu negara.
Investasi dalam Transportasi Publik dan Hijau
Untuk jangka panjang, Pramono menegaskan bahwa satu-satunya cara mengatasi kemacetan secara sistemik adalah dengan mengembangkan transportasi publik yang terintegrasi dan ramah lingkungan.
Ia mencontohkan beberapa kota dunia seperti Seoul, Tokyo, dan Singapura yang berhasil menekan kemacetan karena keberhasilan sistem transportasi publik mereka.
“Kalau masyarakat nyaman naik MRT atau bus, pasti mobil pribadi ditinggal. Tapi kalau MRT-nya terbatas dan bus-nya tidak jelas jadwalnya, ya pasti orang tetap pilih mobil,” ungkapnya.
Penataan Tata Ruang dan Pengendalian Pertumbuhan Kendaraan
Aspek lain yang juga menjadi perhatian Pramono adalah tata ruang kota yang semrawut dan tidak ramah lingkungan. Ia menggarisbawahi pentingnya revisi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jakarta dan sekitarnya agar lebih berorientasi pada efisiensi mobilitas.
Di samping itu, pembatasan jumlah kendaraan pribadi juga perlu dipertimbangkan kembali. Wacana pembatasan kepemilikan mobil, pemberlakuan pajak progresif yang lebih ketat, hingga sistem jalan berbayar (ERP) dinilai bisa menjadi alat kebijakan yang tepat.
Reaksi Publik dan Pemerintah Daerah
Dukungan dan Kritik Terhadap Pernyataan Pramono
Pernyataan Pramono mendapat tanggapan beragam dari publik. Sebagian besar warga mendukung dan menganggap kritik tersebut mewakili perasaan mereka sebagai pengguna jalan yang setiap hari bergelut dengan kemacetan.
Namun, ada juga yang menilai bahwa sebagai pejabat tinggi negara, Pramono seharusnya tidak hanya menyampaikan keluhan tetapi langsung mendorong implementasi kebijakan yang solutif.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merespons pernyataan tersebut dengan mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kemacetan dan banjir, meski diakui masih banyak tantangan di lapangan.
Perlu Sinergi Antarlembaga
Masalah kemacetan dan banjir bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah daerah. Banyak pihak yang terlibat, mulai dari Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, hingga instansi seperti Bappenas dan BNPB.
Pramono mengajak agar ada sinergi lebih konkret antarlembaga agar Jakarta bisa menjadi kota yang lebih bersih, tertib, dan layak huni, bukan hanya untuk warga lokal tetapi juga tamu-tamu internasional.
“Kita ini ibu kota negara. Masa kalah sama kota kecil di luar negeri yang jalannya lebih tertib?” ujarnya dengan nada kritis.
Masa Depan Jakarta dan Tantangan IKN
Transformasi ke Ibu Kota Nusantara (IKN)
Di tengah sorotan terhadap Jakarta, pemerintah pusat tengah mendorong pemindahan ibu kota ke Nusantara di Kalimantan Timur. Salah satu alasan utama pemindahan ini adalah beban Jakarta yang dinilai sudah terlalu berat, termasuk kemacetan dan banjir.
Pramono yang juga terlibat dalam proses perencanaan IKN menyebut bahwa ibu kota baru ini akan dirancang sejak awal untuk menghindari masalah-masalah klasik seperti di Jakarta.
Namun demikian, Jakarta akan tetap menjadi pusat ekonomi dan bisnis, sehingga penyelesaian kemacetan tetap harus menjadi prioritas meskipun ibu kota pindah.
Pembelajaran dari Jakarta untuk IKN
Ia menegaskan bahwa pengalaman pahit dari Jakarta harus menjadi pelajaran penting dalam pembangunan IKN. Sistem transportasi terintegrasi, pengelolaan drainase, dan perencanaan kota berbasis data harus menjadi pondasi dalam membangun Nusantara.
“Kalau kita tidak belajar dari kesalahan Jakarta, maka kita akan membuat kota baru yang sama kacau. Jangan sampai begitu,” pungkas Pramono.
Penutup: Kemacetan sebagai Isu Strategis
Bukan Sekadar Kenyamanan, Tapi Soal Masa Depan Bangsa
Kemacetan Jakarta bukan hanya soal kenyamanan berkendara, tapi menyangkut efisiensi ekonomi, produktivitas, kualitas hidup, bahkan citra bangsa. Pramono Anung menekankan bahwa isu ini tidak bisa dianggap remeh dan harus menjadi prioritas lintas pemerintahan.
Pernyataannya yang jujur dan lugas semestinya menjadi pemicu bagi semua pihak untuk tidak lagi menoleransi kondisi yang menyusahkan ini.
Ajakan untuk Kolaborasi
Menutup pernyataannya, Pramono mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari solusi, dari pejabat pemerintahan, ahli tata kota, pengusaha transportasi, hingga warga pengguna jalan.
“Kalau kita semua mau berubah dan berkontribusi, saya yakin Jakarta bisa lebih baik. Tidak perlu sempurna, tapi jauh dari jengkel,” tuturnya.
Dengan semangat perubahan dan kolaborasi, mungkin suatu hari keluhan tentang kemacetan dan banjir saat menyambut tamu negara hanya akan menjadi catatan sejarah — bukan kenyataan sehari-hari.
